Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Luas lahan yang izinnya dicabut itu mencapai 338.536 hektare.
Pencabutan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam keterangan pers di Kuantan Singingi (Kuansing) hari ini. Barita menilai pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan di perusahaan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Barita.
Dia menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya sekitar 211,54 hektare.
"Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap terancamnya habitat, khususnya Gajah Sumatera," katanya.
Atas pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan itu selanjutnya kembali dikuasai negara.
"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh pihak perusahaan," tegas Barita.



























































