Oknum ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) berinisial ELS alias DNL ditetapkan tersangka kasus penguasaan lahan sawit secara ilegal serta memanen hasil kebun milik perusahaan sawit di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar). Tersangka mencoba melarikan diri saat hendak diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu.
"Tersangka mencoba untuk melarikan diri tetapi dapat dicegah oleh tim penyidik Subdit IV Tipidter," ujar Dirreskrimsus Polda Sulbar Kombes Abd Azis kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Perkara ini awalnya ditangani Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulbar setelah menerima laporan pada Maret 2026. Setelah rangkaian penyelidikan, total ada 18 yang ditetapkan tersangka penguasaan lahan sawit ilegal, termasuk ELS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyidik saat itu lebih dulu melimpahkan 16 tersangka ke Kejari Pasangkayu setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap alias P21. Sementara satu tersangka belum diserahkan karena masih menempuh gugatan perdata terkait kepemilikan lahan.
"Saat itu lebih dulu dilimpahkan 16 tersangka. Sedangkan satu tersangka ini (ELS) sudah dua kali dikirimkan surat panggilan tapi tidak datang. Surat panggilan pertama tanggal 3 Oktober 2026, kemudian yang kedua 12 Oktober," terang Azis.
Setelah dua kali mangkir, penyidik kemudian mendatangi rumah tersangka ELS di wilayah Mamuju untuk dilakukan tahap II ke kejaksaan. Namun saat itu, tersangka mencoba melarikan diri hingga akhirnya ditangkap penyidik Ditreskrimsus.
Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejari Pasangkayu pada Senin (9/11) sekitar pukul 16.30 Wita. Penyerahan tersangka turut disaksikan oleh tiga penasehat hukumnya.
"Pelaksanaan tahap II ini merupakan tindak lanjut setelah penyidik menerima pemberitahuan bahwa hasil penyidikan atas nama tersangka telah lengkap atau P21," beber Azis.
Tersangka yang kini ditahan di Kejari Pasangkayu dijerat Pasal 107 Huruf a dan d Juncto Pasal 55 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Lampiran I Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 477 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.































































