.webp)
Rencana pelantikan puluhan kepala sekolah definitif tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali harus tertunda. Padahal, tercatat ada 41 kursi kepala sekolah negeri yang masih kosong atau hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Samsul Hadi, mengungkapkan bahwa kantong nama-nama calon kepala sekolah hasil seleksi sebenarnya sudah siap. Namun, proses pelantikan jalan di tempat lantaran sejumlah nama terganjal administrasi hingga Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berujung penolakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada juga yang tertolak perteknya. Kita mengusulkan secara bergelombang, tidak bisa sekaligus. Ada lumayan yang tertolak, tetapi ada juga yang tidak," kata Samsul saat ditemui di Mataram, Senin (9/11/2026).
Samsul memerinci kandasnya Pertek tersebut disebabkan oleh para calon yang tidak klop dengan aturan main yang berlaku. Salah satu sandungan utama yang paling banyak ditemukan adalah masa jabatan kandidat yang sudah telanjur menduduki posisi kepala sekolah selama dua periode.
"Memang karena tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan. Seperti ada yang sudah dua periode menjadi kepala sekolah," imbuhnya.
Akibat kendala ini, target pelantikan kepala sekolah definitif yang mulanya dijadwalkan rampung pada Agustus 2026 lalu harus rela kembali mundur dari agenda.
Sebagai catatan, proses seleksi kepala sekolah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB ini sebelumnya diikuti oleh sekitar 360 peserta. Seluruh kontestan sejatinya telah merampungkan rangkaian tes hingga tahap pemantapan akhir guna menyesuaikan formasi dengan kebutuhan satuan pendidikan di berbagai wilayah NTB.
Sebelumnya, Pemprov NTB sempat mengebut pelantikan tahap awal dengan meresmikan 26 kepala sekolah definitif pada Januari 2026 lalu di Aula Handayani Dikpora NTB.
