.webp)
Polda Jambi menangani 32 kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sebanyak 71 orang tersangka ditangkap sepanjang tahun 2026 tersebut.
Kapolda Jambi Irjen Widodo mengatakan pengungkapan itu dilakukan dari Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polres jajaran. Dalam 71 kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti meliputi emas seberat 3.503,64 gram, 12 unit alat berat, satu unit kendaraan roda empat, serta uang tunai sebesar Rp108.123.000.
"Saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut penyidik berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara profesional transparan dan berkeadilan," kata Widodo dalam konferensi di Mapolda Jambi, Senin (26/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya Widodo, mengingatkan bahwa aktivitas PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius bagi masyarakat. Dari aspek lingkungan, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, kerusakan lahan, erosi, serta pencemaran air akibat penggunaan bahan berbahaya, termasuk logam berat.
"PETI itu hanya dirasakan dan nikmatannya oleh orang-orang tertentu saja. Tapi kerugianya oleh kita semua yang menanggung. Alam dan masa depan anak-anak kita sudah tidak kebagian lagi tanah yang subur, tanah yang produktif. Akibat ulah pelaku PETI, bencana yang kita langsung rasakan adalah tadi, bencana alam," ujar Widodo.
Dari sisi kesehatan dan keselamatan, sambung Widod, aktivitas pertambangan tanpa standar keselamatan kerja dapat membahayakan para penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Sementara dari aspek sosial dan ekonomi, PETI berpotensi memicu gesekan antarwarga, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, mengganggu ketersediaan air bersih, serta memengaruhi perekonomian masyarakat setempat.
Selain itu, aktivitas PETI juga berpotensi merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dampak terhadap hukum dan negara yaitu merugikan negara yang berupa kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan penerimaan bukan pajak dan juga bisa terjerat pidana atau otomatis karena peti itu dilarang ya pasti melanggar pidana," ujar mantan Kapolda Gorontalo tersebut.
Kapolda Jambi turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul di wilayah aktivitas PETI. Salah satu peristiwa yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut adalah dugaan tindak pidana penganiayaan kepada warga yang menolak aktivitas PETI di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada Jumat (9/10/2026).
Peristiwa tersebut melibatkan korban berinisial MEZ dan terduga pelaku berinisial FA. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polres Muaro Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
"Saya berharap mudah-mudahan masyarakat Jambi juga bisa bersama-sama dengan kami, mendukung kami semua untuk memberatas PETI," ungkapnya.
Irjen Widodo juga turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul di wilayah aktivitas PETI. Salah satu peristiwa yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut adalah dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
Peristiwa tersebut melibatkan korban berinisial MEZ dan terduga pelaku berinisial FA. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polres Muaro Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
"Saya berharap mudah-mudahan masyarakat Jambi juga bisa bersama-sama dengan kami, mendukung kami semua untuk memberatas PETI," ungkapnya.
Kapolda menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi potensi konflik sosial,
"Apabila mengetahui adanya kegiatan PETI, masyarakat dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110 agar informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas," pungkasnya.
