.webp)
Hasil pengawasan rutin Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) periode Juli hingga September 2026 menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan pada sarana peredaran langsung maupun kanal daring yang dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM.
"Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, dan 2 produk merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal," ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar melalui keterangan resmi, dikutip dari laman BPOM.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, produk tersebut terbukti tidak memenuhi aspek keamanan yang berlaku. Produk-produk tersebut diketahui mengandung merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3 dan pewarna merah K10, yang merupakan bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dalam kosmetik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BPOM menjelaskan, penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik sangat berisiko terhadap kesehatan.
"Merkuri dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Sedangkan asam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil (bersifat teratogenik)," tuturnya.
Bahan lainnya juga berbahaya bagi tubuh. Mometason furoat dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sedangkan pewarna merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati.
Sanksi Tegas BPOM
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah mengambil langkah tegas melalui pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan (PSK), termasuk penghentian produksi, distribusi, dan impor produk tersebut.
Tak hanya itu, BPOM juga melakukan penertiban pada fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk retail yang dilakukan bersama UPT di seluruh Indonesia. BPOM juga menelusuri rantai produksi dan distribusi guna mengidentifikasi sumber permasalahan serta mencegah produk serupa beredar kembali di masyarakat.
Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya Pasal 435 ayat (1) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran peredaran kosmetik ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Pengawasan terhadap kosmetik yang beredar merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPOM dalam melindungi masyarakat. Pengawasan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan produk sebelum beredar, tetapi juga mencakup pemantauan peredaran, pengujian sampel, serta tindak lanjut terhadap produk yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan.
Taruna Ikrar menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam setiap tahapan penyediaan kosmetik, mulai dari produksi hingga peredaran.
"Seluruh pelaku usaha harus senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka yang melakukan pelanggaran," tegasnya.
BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli dan menggunakan kosmetik. Terapkan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.
Pastikan kemasan dalam kondisi baik, informasi produk jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, dan produk belum melewati tanggal kedaluwarsa. Masyarakat juga perlu mewaspadai klaim berlebihan, janji hasil instan, produk yang tidak jelas asal-usulnya, serta penawaran produk dengan harga yang tidak wajar.
Apabila menemukan kosmetik yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi BPOM, termasuk HALOBPOM 1500533 dan unit layanan pengaduan konsumen di daerah.
