.webp)
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan penyaluran KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sudah terserap 181.307 unit. Terdiri dari 181.284 unit rumah subsidi dan 23 rumah susun.
Pada tahun ini, jumlah kuota yang disiapkan adalah 350.000 unit sama seperti tahun lalu. Jika dihitung sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai 459.468 unit.
Selepas pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heru juga mengungkapkan BP Tapera tengah mengembangkan sistem perumahan terpadu di mana dalam satu sistem, pengguna bisa mengecek daftar rumah subsidi, pengembang perumahan tersebut, dan sisi pembiayaannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BP Tapera sendiri juga tadi sudah kami sampaikan bagaimana kita membangun ekosistem berbasis digital. Yang mempertemukan antara sisi permintaan, sisi demand perumahan, melalui skema rumah subsidi, kemudian sisi supply-nya atau penawaran, dan pembiayannya atau financing-nya. Tiga komponen itu kita satukan dalam satu ekosistem digital," kata Heru Gedung Bappenas, Jakarta (14/10/2026).
Di sisi lain, Kementerian PKP melalui program Bedah Rumah telah menyelesaikan renovasi pada 53.000 rumah dari target 400.000 unit di tahun ini. Masih ada ratusan unit lainnya yang masih dalam tahap pembangunan dengan jangka waktu 2 bulanan.
"Sampai sekarang progres yang di lapangan itu sudah 57,7 persen. Memang kesannya sedikit rendah tapi rata-rata ada yang sudah 80 persen, ada yang sudah 75 persen. Yang paling rendah itu ada sekitar 10 provinsi yang sekarang sedang kami genjot perhari progresnya sehingga bisa menyamai teman-teman di provinsi yang lain," ungkap Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur.
Selain itu, penguatan akses pembiayaan juga dilakukan melalui Kredit Program Perumahan. KPP atau KUR Perumahan tersebut telah mencapai Rp 27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur. Program ini mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, termasuk pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapannya dapat mendorong kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah.
Dalam kesempatan itu pula, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy untuk membahas peta jalan (roadmap) Kementerian PKP Tahun 2025-2029 dan penyelarasan target program perumahan dengan perencanaan pembangunan nasional.
"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025-2029," ujar Ara.
(aqi/das)
