.webp)
Pelaku usaha mendorong akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibuat lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran. Kemudahan pembiayaan dinilai penting bagi pengusaha muda dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha hingga membuka lapangan kerja.
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengatakan KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha. Karena itu, pelaksanaannya perlu diperkuat agar bisa menjangkau pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang.
"KUR harus menjadi salah satu tangga bagi pengusaha untuk naik kelas. Banyak pengusaha muda memiliki usaha dan pasar yang terus berkembang, tetapi untuk memperbesar kapasitas tentu membutuhkan akses pembiayaan yang memadai. Ketika usahanya tumbuh, lapangan kerja yang mereka ciptakan juga akan semakin besar," ujar Ade Jona, Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan tetap diperlukan. Namun, pelaku usaha juga membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai persyaratan, proses, dan mekanisme pengajuan KUR.
Untuk mendukung hal tersebut, BPP HIPMI menyiapkan kanal aspirasi dan pendampingan KUR melalui jaringan HIPMI di berbagai daerah. Kanal ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengalaman, masukan, maupun kendala ketika mengakses pembiayaan KUR.
"HIPMI memiliki jaringan pengusaha sampai ke daerah. Kami ingin mendengar langsung apa yang mereka alami ketika mengakses pembiayaan. Kalau persoalannya kesiapan usaha atau administrasi, kita bantu arahkan. Kalau ada persoalan yang membutuhkan komunikasi dengan pihak terkait, HIPMI siap menjadi jembatan," kata Ade Jona.
Masukan yang diterima nantinya akan ditelaah dan dipetakan untuk melihat apakah terdapat persoalan yang berulang di berbagai daerah. Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat menjadi masukan dalam memperkuat ekosistem KUR.
Ade Jona menegaskan langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah maupun lembaga penyalur. Menurutnya, yang diperlukan adalah kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha agar program pembiayaan dapat berjalan lebih efektif.
"Semangatnya adalah mencari solusi bersama. Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui KUR, lembaga keuangan menjalankan penyaluran dengan prinsip kehati-hatian, sementara HIPMI bisa membantu dari sisi kesiapan dan pengalaman pengusaha di lapangan," jelasnya.
Ke depan, akses pembiayaan juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan sebuah usaha. Menurut Ade Jona, tantangan Indonesia bukan hanya melahirkan pengusaha baru, tetapi juga memastikan usaha yang sudah tumbuh memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar.
"Semakin banyak pengusaha yang naik kelas, semakin besar kapasitas ekonomi yang kita bangun. Mereka akan membuka usaha baru, memperluas produksi, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah. Itu yang ingin HIPMI dorong bersama pemerintah dan seluruh ekosistem pembiayaan," tutup Ade Jona.
(fdl/fdl)
