.webp)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebutkan penggunaan HMP sebagai langkah ideal.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Khozin dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Khozin menyebutkan PKB sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Untuk Hak Angket, menurut dia, itu hanya untuk mendalami kebijakan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," ucapnya.
Khozin mengatakan Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP. Menurut Khozin, putusan MK dan MA itu memicu perdebatan konstitusional terkait keabsahan syarat menjabat.
"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi 'tidak pernah memenuhi syarat pencalonan' atau 'tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat' sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" ujarnya.
Lebih lanjut, Khozin mengatakan dua hal itu penting dalam argumentasi konstitusional yang harus ditanyakan DPR. Menurut dia, DPR harus memberikan kepastian politik seusai adanya putusan dari dua lembaga peradilan tersebut.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat terkait peluang pemakzulan Gibran. Menurut dia, dua hak lain yang dimiliki DPR tidak relevan jika terkait polemik Gibran.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Anggota Komisi II DPR itu menyebut sudah ada komunikasi dengan fraksi partai lain di DPR terkait polemik Gibran ini. Doli menyebut komunikasinya dengan partai lain mencermati aspirasi yang ada di masyarakat selama ini.
"Saya sudah dihubungi oleh beberapa teman-teman eh dari fraksi yang lain. Kita sudah komunikasi. Hari ini juga mungkin kita akan tindak lanjuti komunikasi itu. Intinya dari hasil komunikasi yang selama ini saya dapatkan, kita betul-betul sangat mencermati aspirasi dari publik," ujarnya.
"Makanya dari komunikasi kita selama ini, mungkin hari-hari inilah ya, 1-2 hari ini kita akan apa namanya, lanjutkan komunikasi yang selama ini kita apa lakukan. Ya mudah-mudahan ada kesimpulan dalam pertemuan itu nanti," tambahnya.
Simak juga Video: Doli Golkar Sebut Wapres Gibran Bisa Mundur atau Dimakzulkan
