.webp)
Sebanyak 43 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dideportasi dari Malaysia telah tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Para pekerja migran itu dipulangkan akibat kasus overstay hingga penyalahgunaan narkoba.
Para PMI itu tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Senin (9/11/2026) pukul 09.40 Wita. Para PMI itu tiba dengan menumpangi kapal rute Nunukan-Parepare, KM Pantokrator.
"Ini pemulangannya ada 43 orang. Kasusnya bermacam-macam, ada yang tidak punya dokumen, overstay, ada juga yang kasus narkoba," ujar Koordinator BP4MI Parepare, La Ode Nur Slamet kepada detikSulsel, Senin (9/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nur Slamet menjelaskan, pelanggaran administrasi dokumen menjadi kasus terbanyak dalam pemulangan kali ini. Pihaknya mencatat sebagian besar deportan tidak memiliki berkas resmi saat bekerja di luar negeri.
"Yang paling banyak itu overstay dan tidak punya kelengkapan dokumen. Mereka berasal dari beberapa daerah, di antaranya dari NTB, Sulawesi Tenggara, Palu, Sulawesi Utara, dan 4 orang dari Sulawesi Barat," kata Nur Slamet.
Ia mengatakan bahwa sisa dari puluhan pekerja migran tersebut berasal dari wilayah setempat. Sebagian besar deportan memang tercatat sebagai warga dari Sulsel.
"Sisanya berasal dari Sulawesi Selatan. Terkait kasus narkoba, mereka sebenarnya sempat ditahan dan dipenjara di sana sekitar 3 sampai 6 bulan," tutur Nur Slamet.
Masa hukuman tersebut dijatuhkan oleh otoritas setempat sebelum para deportan akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Namun, proses penahanan para PMI tersebut diketahui tidak melewati jalur peradilan resmi.
"Tapi ini tidak sampai masuk pengadilan. Saat penjemputan, mereka dikawal oleh tim dari Polda Sulsel," jelasnya.
Para deportan kini berada dalam pengawasan penuh aparat kepolisian setempat untuk pendataan lebih lanjut. Mereka diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum diizinkan kembali ke keluarga.
"Mereka belum bisa dipulangkan sebelum diambil keterangan oleh tim Polda, mulai dari proses keberangkatan, kasus di Malaysia, sampai penyebab dipulangkan. Kalau di luar Sulsel, pemulangannya akan difasilitasi pemerintah," terang La Ode.
Proses pemulangan para deportan didampingi pemerintah daerah masing-masing hingga sampai ke kampung halaman. Kendati demikian, aturan khusus tetap diberlakukan bagi PMI yang terlibat tindak pidana.
"Terkecuali kasus narkoba, itu jadi pertimbangan apakah dipulangkan atas biaya pemerintah atau biaya sendiri karena termasuk kasus khusus. Bagi yang overstay atau pelanggaran izin tinggal, sepenuhnya difasilitasi pemerintah," pungkasnya.
