Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menanggapi terkait Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menolak penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penolakan tersebut langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perbaikan permohonan uji materi.
Yandri mengatakan hingga sekarang pihaknya belum diminta untuk menyampaikan keterangan terkait gugatan tersebut. Terkait penolakan penggunaan Dana Desa, ia telah bertemu secara langsung dengan 10 asosiasi desa serta kepala desa. Menurutnya, mereka tidak keberatan dengan keberadaan KDMP.
"Itu kan pendapat penggugat kan, tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," ujar Yandri di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan dana desa tidak diambil oleh pemerintah pusat. Ia memastikan penggunaan dana desa tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan fisik KDMP yang akan menjadi 100% aset desa.
"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100% jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," imbuh Yandri.
Ia menegaskan kehadiran KDMP untuk menggerakkan ekonomi di desa. Menurutnya, para penggugat tersebut belum memahami arti kehadiran KDMP.
"Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi gitu. Mungkin yang menyampaikan itu belum paham filosofinya mungkin, tapi ya kita hormati. Tapi insyaallah kepala desa-kepala desa yang lain insyaallah mendukung," bebernya.
Sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam sidang kedua perkara pada Senin (16/11), para pemohon meminta MK agar melarang pengalihan beban keuangan program pemerintah kepada dana operasional desa.
"Biaya dan risiko keuangan penugasan tidak boleh dialihkan kepada Desa melalui pengurangan atau pengalihan Dana Desa, pembebanan pendapatan Desa lainnya, maupun penjaminan dengan keuangan atau aset Desa," ungkap pemohon dikutip dari laman resmi MK.
Para Pemohon melalui Dudi Agung Trisna selaku kuasa hukum menjelaskan telah mengurangi sejumlah pasal dari tiga undang-undang yang dimohonkan pengujian sesuai dengan nasihat dan saran dari majelis panel Hakim Konstitusi.
"Yang sebelumnya dari 15 norma memang kami menjadi empat norma saja Yang Mulia terkait dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Desa, lalu Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang HKPD, dan yang terakhir Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian," kata Dudi yang hadir secara langsung.
Sebagai informasi, para pemohon menilai keberadaan KDKMP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam UU Desa, UU Perkoperasian, serta UU HKPD. Dalam alasan permohonannya, para Pemohon mendalilkan norma yang dimohonkan pengujian telah mengesampingkan keputusan musyawarah desa dan mengabaikan kewenangan anggota dalam menentukan arah usaha koperasi sehingga bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip demokrasi ekonomi.
Pemohon berpandangan Musyawarah Desa penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa ditentukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan arahan pemerintah pusat. Pentingnya forum ini juga tercermin dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU Desa yang menempatkan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai sarana menentukan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menentukan apakah sumber daya desa lebih dibutuhkan untuk pembangunan jalan, perbaikan irigasi, pelayanan dasar, atau pengembangan ekonomi lokal. Menurut pemohon, masyarakat dipaksa untuk setuju dan memusatkan KDKMP sebagai program yang segera dan mendesak.
Berikutnya, pemohon mendalilkan pemaksaan pembiayaan KDKMP menghilangkan peran warga terhadap keputusan pembangunan dan mengabaikan prinsip demokrasi koperasi, sehingga bertentangan dengan hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif.
(rea/ara)




















































