Pengusaha angkat bicara mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sudah ditetapkan angka Rp 6.136.941. Pengusaha menilai proses penetapan sudah sesuai aturan, namun mengingatkan adanya opsi penundaan bagi perusahaan yang tidak mampu hingga meminta insentif dari pemerintah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan UMP DKI Jakarta yang berkisar Rp 400 ribuan tersebut telah melalui mekanisme resmi di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dengan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa). Menurutnya, pelaku usaha menghormati dan menerima keputusan tersebut sepanjang prosesnya sesuai regulasi yang berlaku, namun penerapannya di lapangan tetap akan bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.
"Itu kan nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini, itu masih sangat-sangat memungkinkan apa tidak. Tapi kalau pengusaha itu tidak mampu, mereka juga punya hak untuk melakukan penundaan," ujar Sarman di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 6,13 Juta! |
Sarman menjelaskan, pengajuan penundaan pembayaran upah oleh perusahaan dilakukan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan diverifikasi oleh pemerintah sebelum permohonan penundaan disetujui. Pertama, laporan kondisi keuangan selama tiga tahun berturut-turut. Kedua, prospek usaha ke depan.
"Nanti akan dicek apakah mereka nanti akan diterima melakukan penundaan atau tidak dalam hal ini, tapi sejauh itu prosesnya sudah berjalan sesuai aturan, ya kita dari pengusaha nanti akan kita kembalikan kepada kemampuan dari masing-masing perusahaan tersebut," beber ia.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengubah rentang nilai alfa untuk kenaikan UMP. Untuk pedoman upah minimum 2027, rentang alfa ditetapkan menjadi 0,50-1.
Dengan angka kenaikan yang ditetapkan pemerintah saat ini, ia berharap ada kebijakan penyeimbang agar sektor usaha tetap bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja di tengah tingginya porsi pekerja informal.
"Tapi kalaupun kemudian pemerintah membuat formulasi yang berbeda, kemudian pemerintah buat kebijakan yang berbeda, ya harapan kita ya pemerintah mengimbangi dengan insentif-insentif tempat lain yang bisa memberikan keseimbangan dan juga memberikan sustainability kita buat dunia usaha," ujar Ajib.
(rea/ara)




















































