.webp)
Gelombang pengunduran diri melanda divisi kecerdasan buatan (AI) raksasa teknologi Google, Google DeepMind.
Sejumlah peneliti dan research engineer senior memilih hengkang dari perusahaan sebagai bentuk protes keras atas keterlibatan Google dalam proyek-proyek militer rahasia dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat serta militer Israel.
Para staf yang mengundurkan diri menilai ekspansi teknologi AI Google ke ranah peperangan telah melanggar prinsip etika perusahaan yang selama ini dijanjikan kepada para karyawannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kecewa Nilai Etika Diterabas Demi Proyek Militer
Salah satu peneliti yang memilih mengundurkan diri adalah Sofia Liguori, Research Engineer Google DeepMind yang berbasis di London. Meskipun terikat kontrak kerja yang melarangnya memberikan pernyataan publik, Liguori nekat angkat bicara mengenai keresahannya.
"Menyadari bahwa perusahaan saya semakin gencar mendorong sistem AI untuk operasi militer membuat saya merasa malu bekerja di Google. Saya tidak setuju dengan arah ini dan membuat saya kehilangan kepercayaan pada komitmen etika perusahaan," ujar Liguori kepada BBC.
Peneliti AI lainnya, Andreas Kirsch, yang juga baru saja mengundurkan diri dari Google DeepMind bulan ini, mengkritik lemahnya pengawasan internal Google terhadap penggunaan AI di ranah militer.
"Google tampaknya tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memveto bagaimana Pentagon menggunakan teknologi AI-nya, serta memiliki visibilitas yang sangat terbatas terhadap bagaimana AI tersebut diimplementasikan di lapangan," tegas Kirsch.
Risiko Kurangnya Pengawasan Manusia di Medan Perang
Pengunduran diri para peneliti ini dipicu oleh kesepakatan kontrak militer yang ditandatangani Google dengan militer AS awal tahun ini. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, pemerintah AS berkomitmen mengubah angkatan bersenjatanya menjadi pasukan tempur berbasis AI (AI-first warfighting force).
Google bersama sejumlah raksasa teknologi lain--seperti OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle, dan Nvidia--mengizinkan teknologi AI mereka diintegrasikan ke dalam ekosistem militer, termasuk platform integrasi intelijen Pentagon bernama Project Maven buatan Palantir.
Meski kontrak Google mencantumkan klausul bahwa AI tidak boleh digunakan untuk senjata otonom tanpa pengawasan manusia (human oversight), para ahli dan mantan staf ragu pengawasan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan:
- Kompresi Waktu Keputusan: Mantan Kepala Tim Geopolitik OpenAI, Sarah Shoker, memperingatkan bahwa AI memproses data jauh lebih cepat dari manusia. Saat AI memilih ratusan target serangan dalam waktu singkat, operator manusia hampir tidak mungkin memeriksa potensi kesalahan AI secara mendalam.
- Risiko Akurasi Model AI: Andreas Kirsch menilai model AI saat ini belum cukup kokoh maupun terlatih secara khusus untuk membuat keputusan berisiko tinggi di medan perang.
Selain proyek dengan Pentagon, Google juga mendapat sorotan tajam atas keterlibatannya dalam Project Nimbus--kontrak infrastruktur cloud dan AI senilai USD 1,2 miliar bersama Amazon untuk pemerintah dan militer Israel.
Sikap Google dan Atmosfer Ketakutan Karyawan
Menanggapi gelombang protes internal tersebut, juru bicara Google menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan organisasi sektor publik di seluruh dunia melalui proses peninjauan yang konsisten dan patuh pada prinsip-prinsip AI (AI Principles).
"Kami memiliki saluran khusus bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran secara aman--mulai dari etika bisnis hingga pelanggaran--serta menerapkan kebijakan tempat kerja yang ketat untuk mencegah tindakan balas dendam (retaliation)," pukas perwakilan Google.
Meski demikian, beberapa karyawan Google DeepMind mengungkapkan bahwa iklim internal perusahaan kini diwarnai rasa takut akan pembalasan kerjaya jika melayangkan kritik terbuka terhadap kebijakan militer perusahaan, demikian dikutip detikINET dari BBC, Minggu (25/10/2026).
