.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan pendapatan pada tahun anggaran 2027 mencapai Rp 6,22 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin (9/11/2026).
Dinda, sapaan Indah, memaparkan pendapatan daerah pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 6,22 triliun. Angka ini meningkat sekitar 10,69 persen jika dibandingkan dengan APBD murni 2026 yang berada di angka Rp 5,62 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih rinci, Dinda membeberkan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,128 triliun atau naik 3,44 persen dari Rp 3,02 triliun pada 2026. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,98 triliun naik 20,01 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 114,21 miliar.
Meskipun PAD menunjukkan pertumbuhan, Dinda mengatakan struktur pendapatan daerah diakui masih didominasi oleh dana transfer pusat. "Ke depan, kebijakan pendapatan akan difokuskan pada digitalisasi sistem pemungutan pajak-retribusi, ekstensifikasi sektor pariwisata dan agromaritim, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja BUMD seperti Bank NTB Syariah," tutur Dinda.
Dari sisi belanja, Pemprov NTB mematok belanja daerah 2027 sebesar Rp 6,06 triliun atau naik sekitar 5,7 persen dibanding APBD 2026. Alokasi ini terbagi atas belanja pperasional sebesar Rp 4,61 triliun, belanja modal sebesar Rp 397,20 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp 38 miliar, serta belanja transfer ke kabupaten kota dan desa sebesar Rp 1,01 triliun.
Adanya peningkatan signifikan pada belanja modal naik dari Rp 193,48 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 203,72 miliar dalam pos murni KUA-PPAS.
"Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang bagi daerah," urainya.
Dinda menegaskan arah kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada prinsip realistis, berorientasi hasil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjawab tiga isu prioritas dan menggerakkan sepuluh program unggulan.
"Pengentasan kemiskinan dialokasikan sebesar Rp 745,25 miliar dengan fokus intervensi berbasis desa, khususnya pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi produktif, hingga perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas," ujar mantan Bupati Bima dua periode itu.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengalokasikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebesar Rp 487,88 miliar untuk penguatan destinasi, ekonomi kreatif, penyelenggaraan event nasional dan internasional, serta konektivitas digital di wilayah blank spot.
"Untuk ketahanan pangan dan energi serta hilirisasi agromaritim dialokasikan sebesar Rp 110,38 miliar untuk ketahanan pangan, irigasi, termasuk Bendungan Meninting sebesar Rp 89,49 miliar untuk hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan, serta kelautan," imbuhnya.
Dinda menjelaskan sektor sumber daya manusia dialokasikan sebesar Rp 69,27 miliar. Dana itu untuk pelatihan vokasi agar anak-anak NTB siap bersaing di dunia kerja lokal maupun internasional.
Adapun tata kelola yang baik dan smart governance mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 1,05 triliun guna mendorong reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Catatan penting dalam RAPBD 2027 adalah perubahan postur dari defisit sekitar Rp 111,2 miliar pada APBD 2026 menjadi surplus Rp 162,7 miliar pada 2027. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya diperkirakan hanya tersisa Rp 10 miliar turun drastis dari Rp 234 miliar pada 2026.
"Ini menandakan perencanaan dan realisasi anggaran kian tertib serta berkurangnya ketergantungan pada SILPA. Soal ada kritikan, itu tentunya merupakan hak yang harus disampaikan oleh Anggota Dewan untuk bahan perbaikan kita sendiri. Nanti akan dibahas bersama," kata Dinda.
Terkait postur anggaran yang sudah dibahas, tahapan lanjutan akan digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga menanggapi perihal pemangkasan anggaran oleh pusat dirasakan secara merata.
"Soal pemangkasan kan dirasakan oleh semua kabupaten, kota, dan provinsi. Kita tentunya harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada, mana yang berskala prioritas kita dahulukan. Saya rasa masyarakat ikut mendukung dan memaklumi," ujarnya.
Meski ada penyesuaian anggaran termasuk pada dana pokok pikiran (pokir) DPRD pada tahun 2027, Dinda memastikan hubungan antara legislatif dan eksekutif di NTB tetap harmonis.
"Ya eksekutif dan legislatif tetap bersinergi untuk menyesuaikan dengan anggarannya ya," tegas politikus Partai Golkar itu.
Pemprov NTB tetap mewaspadai sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global, ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada dana transfer pusat, serta risiko kebencanaan di wilayah kepulauan.
"Kami sampaikan nota keuangan ini, kami berharap DPRD NTB dapat melakukan pembahasan secara cermat, kritis, dan konstruktif agar Raperda APBD 2027 bisa disetujui bersama paling lambat pada 30 November 2026 mendatang," tandasnya.
(hsa/hsa)
