.webp)
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Satyawan Pudyatmoko, SHut, MSc dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ahli konservasi ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Satyawan mengatakan, berdasarkan arah Presiden Prabowo Subianto, BP-GMN diharapkan dapat mengelola gambut agar dapat menekan kebakaran di masa kemarau ekstrem seperti saat ini sehingga tidak mengganggu masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang sebelumnya terbakar berulang tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut, itu juga akan kita petakan," ucapnya usai pelantikan, diakses melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Yang kritis di mana saja, itu yang akan kita prioritaskan," sambungnya.
Ia menambahkan, BP-GMN juga diminta untuk melakukan perlindungan dan pengurangan deforestasi mangrove, serta pemulihan pada ekosistem gambut dan mangrove yang sudah terbakar dan terdeforestasi.
"Gambut itu terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat natural gambut dari dia sifatnya basah menjadi kering. Ini problem utama dari pengelolaan gambut di Indonesia. Sehingga yang kita lakukan, saya dengan Pak Sriyanto (Wakil Kepala BP-GMN) nanti yang pertama akan membuat plan untuk kembali membuat gambut kembali lembap dan basah," ucapnya.
"Bagaimana caranya? Tentu karena kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal, kanalnya sudah banyak sekali. Gambut itu ada kubahnya, seringkali kubah yang sebagai tempat penyimpanan air itu dibuat kanal, padahal itu adalah menara airnya. Sehingga pada musim kemarau seperti saat ini, air pada kubah sudah habis, ini yang kita kembalikan lagi sehingga gambut menjadi basah, dengan pemetaan kanal, lalu membuat sekat kanal agar air tidak terdrainase dengan deras," sambungnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi hutan (polhut) untuk patroli, penyuluhan, dan pendampingan. Satyawan mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dalam mengelola gambut agar tidak membudidayakan dengan komoditas-komoditas yang antiair, dan mendorong komoditas yang ramah air.
"Jadi jangan sampai pengelolaan gambut mematikan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Dalam laman Kemenhut, Kamis (1/10/2026) dijelaskan, BP-GMN merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Kemenhut yang dibubarkan tahun lalu, BP-GMN berada langsung di bawah Presiden.
Raja Juli mengatakan, BP-GMN akan bertugas langsung di tingkat desa untuk mencegah kemunculan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan melibatkan ahli, termasuk akademisi.
"Nanti diisi oleh profesional dan para ahli yang tadi hadir, yang betul-betul mengerti soal mangrove ya, dan bagaimana kemudian ke depan mangrove ini menjadi sumber kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistemnya dengan lebih baik," katanya usai rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan lahan gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026), dilansir detiknews.
Profil Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN
Kelahiran Boyolali, 9 Agustus 1971 ini merupakan rimbawan yang merampungkan pendidikan sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1995. Ia kemudian diangkat menjadi staf pengajar di sana, dikutip dari laman UGM Press.
Satyawan kemudian meneruskan pendidikan tinggi di George August University Goettingen, Jerman, pada master kehutanan tropika. Ia meraih gelar pada 2001 setelah menggarap tesis tentang ekologi burung-burung raja udang di Taman Nasional Baluran.
Di kampus yang sama, ia kemudian meraih gelar doktor pada 2005 dengan disertasi tentang ekologi banteng di Taman Nasional Baluran. Di samping aktif di himpunan alumni kehutanan Goettingen (GAFORN), ia juga beraktivitas sebagai anggota himpunan ilmuwan internasional International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) dan Wild Cattle Specialist Group, International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Guru Besar UGM
Di UGM, Satyawan antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Satwa Liar; Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan; Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan; dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga pernah ditugaskan sebagai Ketua Pokja Gambut UGM.
Mantan Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pengelolaan Satwa Liar, Fakultas Kehutanan UGM pada Selasa (25/2/202020) di Balai Senat UGM.
Pada pidato pengukuhan berjudul "Merawat Hubungan Manusia dan Satwa Liar", ia menyoroti penurunan 40 persen populasi satwa liar dalam 40 terakhir menurut data WWF tahun 2018 akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali, termasuk faktor perdagangan global satwa liar. Ia menekankan, perdagangan gelap ini berpengaruh pada keanekaragaman hayati, perkembangan ilmu kesehatan, dan kesejahteraan manusia sendiri.
Sementara itu, ia mengatakan, inovasi teknologi pertanian yang lemah dan sedikitnya ketersediaan lahan meningkatkan kompetisi satwa dan manusia. "Masalah ini jadi tantangan terberat bagi konservasi satwa liar," ucapnya.
Untuk mengatasi masalah satwa liar, ia menekannya pentingnya integrasi dan koordinasi disiplin-disiplin ilmu dengan inovasi masyarakat. "Ilmu konservasi bukanlah ilmu bebas nilai maka etika konservasi harus menjadi pemandu dalam pengambil keputusan," ucapnya.
Dirjen KSDAE
Pada Rabu (2/05/2023), Satyawan dilantik menjadi Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam jabatannya, ia antara lain pernah membahas usulan 13 taman nasional untuk menjadi kawasan konservasi mandiri.
Dalam workshop nasional di UGM, Kamis (8/10) lalu, ia memaparkan, sejumlah taman nasional yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mampu membiayai sendiri antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
"Ketiganya juga telah beralih menjadi Badan Layanan Usaha (BLU), di mana sudah dikatakan bisa mendapatkan pembiayaan secara mandiri," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk mendorong pembiayaan pengelolaan sejumlah Taman Nasional, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.8 Tahun 2026 mengenai Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan untuk menjadikan taman nasional mandiri berkelanjutan. Satgas ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu Inovasi Pembiayaan dan Regulasi.
"Adanya satgas ini diharapkan 13 taman nasional dan 3 landscape tidak lagi hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi justru menjadikan satu aset yang bisa tumbuh perekonomian secara mandiri," ucapnya.
