.webp)
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengajak seluruh pemangku kepentingan nasional untuk mengembalikan perhatian pada agenda pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. Setidaknya itu harus dilakukan mulai Januari 2027 setelah dinamika politik mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian kebijakan dan kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kementerian yang menangani sektor ekonomi.
"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ma'ruf, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dinilai berpotensi menunda keputusan investasi, terutama untuk proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.
"Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum. Padahal negara-negara pesaing terus bergerak menarik investasi," imbuhnya.
Pemerintahan Boleh Berganti, Ekonomi Harus Tetap Jalan
Ma'ruf mengajak pemerintah mengambil pelajaran dari Jepang yang memiliki pengalaman panjang menghadapi pergantian kepemimpinan dan dinamika politik, tetapi tetap menjaga kesinambungan institusi serta kebijakan ekonomi dan industrinya.
"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," ujarnya.
Menurut Ma'ruf, stabilitas ekonomi tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan. Pemerintahan disebut membutuhkan sistem koordinasi yang mampu memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi tetap berjalan.
"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian," tegasnya.
(aid/fdl)
