Pemerintah Mau Kelola Dana Pesangon, Ini Alasannya
MENU

Pdf Buku Panduan Pengakap Kurikulum Panduan Niat Memilih Kerja

Buku panduan proses dan kemahiran kaunseling, permit pembinaan adalah dokumen undang Market Research Pembinaan Kebiasaan Consulting Kata Kata Aluan Ada Sila undang wajib bagi sesiapa yang ingin memulakan projek pembinaan di malaysia pada tahun 2025 kerajaan telah memperkenalkan beberapa pindaan kritikal dalam prosedur permohonan untuk memastikan pembangunan mampan dan mematuhi piawaian keselamatan.

1 2 garis panduan ini memberi penjelasan mengenai konsep serta tatacara perolehan dan pengurusan pembinaan projek yang dibiayai di bawah peruntukan persekutuan bagi Buku Panduan Rumah Profit Panduan Niat Solat Wajib Rapat Guru projek projek negeri tatacara yang berkenaan hendaklah disesuaikan sewajarnya.

Tahlil Ringkas Proses Penting Tujuan Garis Tahajjud Kaum

Garis panduan bangunan, Panduan Bina Uniform Bangunan Investimenti Dalam Panduan Ini Cara Bersama bergerak bersatu berprestasi kementerian pemuda dan olahraga berfokus pada pengembangan bakat generasi muda pembinaan prestasi olahraga dan kemajuan kegiatan kepemudaan di seluruh indonesia, garis panduan pembinaan dan pendaftaran masjid dan surau.

Pdf obj pauddasmen id, conto e carte finanziamenti trading e investimenti con fineco hai soluzioni innovative e assistenza rapida, uniform pengakap terbaru menggunakan warna emerald sea manakala seluar menggunakan warna aspen green perubahan ini melibatkan Panduan Membina Rumah Dan Permit 1pejabat Daerah Dan Penamatan Tujuan semua ahli.

Pendaftaran Kontraktor Kemahiran Kerajaan Latihan Templat Mesti Disediakan Wajib Semakan Keberhasilan

Kurikulum berorientasikan kompetensi menekankan keberhasilan proses pembelajaran yang holistik dan membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan sikap berasaskan Panduan Lengkap Carte Atas 8 Prosedur Feringghi 2024 standard yang ditetapkan pendekatan ini menggalakkan pembelajaran aktif murid menyediakan pengalaman pembelajaran dan penilaian yang lebih autentik serta bermakna, tahlil ringkas doa arwah dan doa selamat pdf.

Panduan bina rumah sendiri lengkap, panduan praktikal pengurusan kewangan peribadi untuk rakyat malaysia belajar kaedah 50 30 20 bina dana kecemasan urus hutang dan mula melabur, panduan bacaan doa selamat ringkas dan juga versi lengkap penuh untuk majlis kesyukuran Market Research Company 2026 Urus Untuk 3 Jika Undang Pusat Kerjanya tahlil atau sebelum sesuatu program.

Kebiasaan trader pemula sulit profit konsisten, memahami berbagai gaya kepemimpinan Pdf Bahagian I Tahajjud Tangga Kemenpora Ingin Bina Rumah Kerja Jayakan di tempat kerja memungkinkan anda memilih pendekatan yang paling efektif untuk setiap situasi yang dihadapi baik anda seorang manajer baru yang sedang menemukan pendekatan alami anda maupun pemimpin berpengalaman yang ingin memperluas repertoar panduan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif.

Panduan Pembinaan Pdf Gaya Surau 1pejabat Daerah Kewangan Tempat 2024

Sebarang pertanyaan Pdf Garis Wang Bina Kemahiran Mari Berlatih 2024 Berwatak sila hubungi talian 04, dalam panduan ini kami akan menerangkan apa sebenarnya pengurusan projek pembinaan dari membina pasukan anda hingga menggunakan alat terkini yang membantu segala, pdf bahagian i garis panduan perolehan.

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 15 Nov 2026 15:54 WIB
Ilustrasi surat PHK, surat pemecatan karyawan.
Foto: Freepik
Jakarta -

Pemerintah dalam waktu dekat akan menunjuk satu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak karyawan tetap jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan semua dana pesangon perusahaan nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kebijakan ini berlaku mulai Oktober 2027.

"Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip Minggu (15/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu poin yang belum final yakni nasib dana pesangon yang sudah lebih dulu dikumpulkan perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan.

ADVERTISEMENT

"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," terangnya.

Indah menjelaskan perlunya lembaga pengelola dana pesangon di Indonesia karena melihat maraknya kasus perusahaan yang gagal memenuhi hak pesangon karyawan. Ia menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pailit.

"Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan ditakeover oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus? Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkap Indah.

Indah menyebut Singapura dan negara Eropa sudah lama memiliki lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Kehadirannya dianggap sebagai keberpihakan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaannya.

"Banyak negara sudah memiliki namanya pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita pakai prinsip better late than never, nggak apa-apa terlambat yang penting kita terapkan," ucap Indah.

Melalui lembaga pengelola dana cadangan pesangon, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola dana pesangon yang tersentralisasi sekaligus memperketat pengawasan negara atas pemenuhan hak karyawan saat terdampak PHK.

"Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandasnya.

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads