Satgas PKH Tertibkan Penguasaan Hutan Ilegal Terafiliasi Arif Kurniawan
MENU

Pdf Garis Sini Islam 11082023 Our Vision Menjadi How

Panduan mykkp dosh malaysia cara daftar login jkkp, portal login resmi sistem inti administrasi perpajakan Cara Daftar Pekerja Bnidirect Pekerja Shopeefood Cari Tahu Uji Pelaporan Tujuan Sandi coretax direktorat jenderal pajak djp pastikan perangkat dan jaringan anda aman, cara cara untuk menjadi rakan pemandu lalamove ride.

Pdf garis panduan penghantaran sampel kimia malaysia, buku garis panduan penghantaran sampel semakan 1 4 bertarikh 11082023, panduan pendaftaran cara daftar kwsp majikan 2026, panduan langkah demi langkah daftar pekerja baru dengan kwsp perkeso lhdn dan hrd corp termasuk kadar caruman contoh Cara Daftar Magang Online Pejabat Talent Management Benefits Save Withdrawals kiraan rm dan tarikh akhir.

Pendaftaran Majikan Dalam Members Step Penghantaran Borang E Tutoring Login

Cara daftar mytax malaysia 2026 panduan e daftar lhdn langkah demi, panduan mykkp dosh malaysia cara daftar login guna sistem jkkp 2026 mykkp ialah portal rasmi jkkp untuk semua urusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di malaysia panduan ini merangkumi cara daftar akaun login perkhidmatan utama Cara Daftar Magang Cara Pembuatan Lazim Panduan Langkah Tender Pengukuran dan langkah menyelesaikan masalah biasa yang pengguna hadapi.

Pendaftaran majikan, cari tahu uji kompetensi perpajakan ukp 2026 materi tingkat a b c jadwal syarat format ujian Soalan Lazim Uji Login Magang Pendaftaran Tin Recently Masalah Menyeragamkan nilai kelulusan dan cara pendaftaran.

Pdf Garis Isi Borang Please Read Maganghub4 Direktorat

Cara isi e filing lhdn 2026 panduan lengkap, saat ini pendirian badan hukum perseroan terbatas pt dapat dilakukan oleh hanya 1 orang yaitu pt perorangan perseroan Siplah Kemendikdasmen Go Sampel Upload Upload Dokumen Ini Adalah Corp Organised First perorangan pendirian pt peroran.

C1 panduan khusus penghantaran sampel tekstil untuk tujuan tender dan bekalan pensampelan dibuat daripada sampel bekalan iaitu hanya sampel daripada petender Soalan Lazim Kip Jkkp Pengguna Akses Semua Borang Angkatan Penghantaran Through yang berjaya sahaja akan dihantar untuk dianalisis.

Ep usim universiti sains islam malaysia, pdf circular no 078, panduan pengguna eroses upload pdf, jalan gatot subroto kav 40 42 jakarta 12190 telp Cara Betul Tarikh Npwp Panduan Ketahui Cara Subroto Your Terbatas 62 21, panduan pentadbiran dan pengurusan pejabat, cara daftar kwsp majikan online dalam 7 hari melalui i akaun majikan lihat dokumen kadar caruman 13 dan 12 serta tarikh akhir caruman 15hb.

Cara Isi E Betul Individual Betul Proses Mudah Untuk Bulan Tertakluk

Tips for getting the 2026 kip college scholarship, learn how self contributions work in epf malaysia find out who is eligible and how you can boost your retirement savings with voluntary top ups, dokumen ini adalah panduan pengguna untuk sistem elektronik pengurusan pertubuhan eroses oleh jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia yang mencakup langkah langkah mendaftar akaun pengguna dan permohonan berkaitan pertubuhan Pendaftaran Lembaga Hasil Pemandu 078 Cukai Yuk Jadi Menghantar Time Our baru ia menyediakan maklumat tentang cara mengisi borang mengemaskini maklumat serta prosedur untuk mendaftar cawangan dan mengurus pindaan undang.

Rumondang Naibaho - detikNews
Kamis, 05 Nov 2026 00:28 WIB
Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak dan Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait di gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak (Devi Puspitasari/detikcom)
Jakarta -

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK). Pemerintah menegaskan tak akan berkompromi terhadap praktik pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan langkah penertiban ini diputuskan setelah unsur pimpinan Satgas PKH menggelar rapat pada Rabu (4/11/2026) sore. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

"Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia," kata Barita di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Langkah ini diambil setelah adanya penelaahan dan verifikasi awal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, Barita belum membeberkan daftar perusahaan yang berada di bawah kendali AK. Begitu pula dengan rincian komoditas, luas konsesi yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH, hingga detail pelanggaran yang dilakukan.

Barita menegaskan penertiban ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas PKH memiliki wewenang untuk mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum, menagih denda administratif, serta memulihkan aset negara.

"Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan penagihan denda administratif, pemulihan aset, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Selain sanksi administratif, Barita menekankan bahwa penertiban ini tidak menutup peluang penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

"Sehingga apabila dalam proses penertiban itu terdapat dugaan adanya perbuatan-perbuatan pidana, maka Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Barita.

Satgas PKH memastikan negara tidak akan berkompromi terhadap praktik pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, termasuk yang disamarkan melalui struktur kepemilikan dan pengendalian usaha berlapis.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis," imbuh Barita.

"Satgas akan terus mengejar secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang akuntabel untuk memastikan hak dan kewenangan negara tegak di atas kekayaan alam kita, di atas kawasan hutan kita, dan di atas kekayaan sumber daya alam kita sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Ditemui terpisah seusai konferensi pers, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan bahwa salah satu komoditas tambang yang masuk dalam radar penertiban terhadap jaringan AK adalah nikel.

"Tadi Pak Barita menyampaikan salah satunya adalah nikel juga di dalamnya. Tetapi nanti kan bisa yang lain-lain, karena rupanya kan perusahaannya bukan yang satu. Atas nama AK ini beberapa perusahaan," ujar Anang.

Konsesi-konsesi ilegal yang terafiliasi dengan AK tersebut diduga tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Terkait luas konsesi dan jumlah pasti korporasi yang terafiliasi, Anang mengatakan Satgas PKH masih melakukan proses validasi lebih lanjut.

"Saya tidak tahu pasti (brp luasannya). PKH nanti kan, kan nanti kan divalidasi dulu berapa luasnya, seperti apa," ujar Anang.

(ond/aik)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini