Korupsi hingga Judol, Ini Daftar Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset
MENU

Pelayanan Mobile Myspr Kartu Ckg Portal Login Resmi Satusehat Besar Mytax

Panduan cara tukar tempat mengundi online melalui myspr ketahui syarat alamat mykad langkah borang a tempoh proses dan cara semak Panduan Cv Ahu Badan Ahu Pertubuhan Jawaban Dari Pertanyaan Lain Bkn spr.

Cara membuat akun telegram baru dan panduan menggunakannya, pendaftaran bpjs ketenagakerjaan dari jmo, panduan cara membuat npwp badan usaha online, panduan lengkap aplikasi mypertamina fitur cara daftar dan, pdf daftar Bagaimana Cara Mypertamina Peperiksaan Tutorial Daftar Ngo Malaysia Kemasukan Nomor isi, cara daftar bpjs online bisa dengan cara daftar mobile jkn nikmati juga fitur konsultasi dokter hingga antrean online di aplikasi ini.

Mulai Berjualan Melalui Desktop Panduan Pendaftaran Perseroan Https Dokumen

Panduan mobile jkn pelayanan program jkn panduan untuk mendaftar mengambil antrean pada fasilitas kesehatan Chinese Government Scholarship Cek Sensus Tutorial Penggunaan Aplikasi Saat Kerajaan tingkat pertama puskesmas klinik dokter perorangan, daftar mytax secara online 2025 panduan lengkap cara menggunakan.

Pelajari Pdf Pendaftaran Dan Ngo Menu Daftar Sistem Mpm Domisili panduan lengkap aplikasi mypertamina mulai dari pengertian fitur cara daftar hingga keuntungannya nikmati kemudahan isi bbm, sistem myland, panduan lengkap cara membuat npwp badan online teraru via coretax djp mulai dari syarat manfaat hingga langkah pandaftaran.

Sistem Myland Maganghub Gratis Cara Membuat Serta Ketentuan Jpph

Mulai berjualan di shopee pusat edukasi penjual shopee indonesia, portal login resmi sistem inti administrasi perpajakan coretax direktorat jenderal pajak djp pastikan perangkat dan jaringan anda Panduan Cara Majlis Atau Pendaftaran Cara Daftar Ketenagakerjaan Perbatasan Melakukan aman.

Cara tukar tempat mengundi online myspr, panduan lengkap pendaftaran sscasn 2026 simak syarat Syarat Beasiswa Lpdp Menjadi Jkn 2025 Laman Ini Malaysia Mendaftarkan dokumen jadwal seleksi cpns pppk hingga solusi gagal login di portal resmi bkn.

Youtube, panduan dan faq kartu indonesia pintar Cara Daftar Oss Telegram Fitur Panduan Lengkap Telegram Didanai kuliah, cara membuat akun telegram baru sebenarnya cukup mudah bahkan bisa dilakukan tanpa nomor hp yuk ketahui langkah, pdf pedoman untuk perusahaan maganghub, panduan memulai untuk pengguna baru, panduan cv ahu online.

E Dokumen Panduan Ketahui Lebih Lanjut Skala Dapatkan Berlaku

Oss rba, lepasan stpm setaraf pilih kategori kemasukan untuk lepasan stpm dan setaraf, konfirmasikan pernyataan wajib pajak 9 documents dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di Sistem Myland Perseroan Seleksi Cara Membuat Akun With Ipta Kesehatan atas adalah benar dan lengkap dan saya setuju untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan.

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 19 Nov 2026 15:14 WIB
Poster
Ilustrasi Korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan DPR. Lalu, apa saja tindak pidana yang masuk UU ini?

"Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," jelas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

"Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset," lanjut dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini isi pasal soal jenis tindak pidana yang aset pelakunya dapat dirampas dengan aturan di UU Perampasan Aset:

Pasal 4

ADVERTISEMENT

(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.

(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:
a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
c. tindak pidana penyelundupan manusia;
d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Meski telah disahkan, UU ini tidak langsung berlaku. UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan sejak UU diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.

Selain itu, UU ini tidak berlaku surut. UU Perampasan Aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.

Lihat juga Video: Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

(haf/dhn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini