.webp)
Tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan bekas aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) seluas sekitar 3,5 hektare di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kabupaten Merangin, Jambi. Sejumlah pondok yang diduga menjadi fasilitas penunjang tambang ilegal tersebut langsung dibongkar dan dibakar petugas.
Penertiban melibatkan unsur Satgas PKH, TNI, Kejaksaan, Polri dan Balai Besar TNKS. Operasi ini merupakan bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap potensi aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan hutan konservasi.
Kajati Jambi Sugeng melalui Kasi Penkum Kejati Jambi, Nolly Wijaya menyebut bahwa Kejaksaan sangat mendukung langkah penertiban tersebut. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan pengawasan kawasan TNKS berjalan secara berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penertiban itu dilakukan di kawasan Penetai, Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, tepatnya di perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin," kata Nolly, Jumat (6/11/2026).
Nolly mengatakan dalam operasi tersebut, tim gabungan menyisir kawasan hutan untuk memastikan tidak ada aktivitas penambangan ilegal yang kembali berlangsung. Namun, petugas tidak menemukan penambang saat pemeriksaan dilakukan.
Meski demikian, sejumlah bekas galian tambang ditemukan di lokasi. Luas area yang diduga pernah digunakan untuk aktivitas PETI tersebut diperkirakan mencapai 3,5 hektare.
"Pada saat patroli dilaksanakan, tim tidak menemukan aktivitas PETI yang sedang berlangsung. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan sejumlah lokasi bekas galian PETI yang sudah ditinggalkan dengan luas diperkirakan kurang lebih 3,5 hektare," ujar dia.
Tidak hanya melakukan penyisiran, Nolly mengatakan petugas gabungan termasuk kejaksaan juga mengambil tindakan terhadap sejumlah fasilitas yang ditemukan di kawasan tersebut. Pondok-pondok yang berdasarkan pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI dibongkar dan dibakar.
Tim gabungan juga memasang tiga papan larangan di sejumlah titik. Pemasangan plang tersebut bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan maupun kegiatan lain yang dilarang di dalam kawasan TNKS.
"Sinergi antara Satgas PKH, TNI, Kejaksaan Agung RI, Polri, Balai Besar TNKS, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengawasan kawasan hutan," sebut Nolly.
Satgas PKH diharapkan terus memperkuat pengawasan di kawasan TNKS, khususnya wilayah yang memiliki riwayat aktivitas PETI, agar lokasi bekas tambang tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
"Kami mendukung pengawasan dan penertiban kawasan hutan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah TNKS yang pernah menjadi lokasi aktivitas PETI. Sinergi seluruh pihak harus terus diperkuat agar kawasan hutan tetap terjaga dan tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan ilegal," tegas Nolly.
