.webp)
Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam keadaan kahar (force majeure) karena banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan khusus ini, mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sekitar 141.000 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana dengan kewajiban sisa utang (baki debet) sebesar Rp 7,8 triliun. Dari total tersebut, 63.000 debitur KUR di antaranya berasal dari sektor pertanian dengan baki debet mencapai Rp 3,5 triliun.
"Dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, diperkirakan 141.000 (debitur) dengan baki debet kira-kira Rp 7,8 triliun. Nah, itu diprediksikan terdampak," ujar Airlangga dalam acara AEI di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk memberikan keringanan bagi debitur KUR, melalui penghapusan tagihan kredit, restrukturisasi kredit, hingga penyaluran kredit baru dengan bunga yang sangat rendah.
"Di mana KUR di daerah bencana akan segera dibuatkan regulasi yang tentunya mulai dari penyelesaian penghapusbukuan dan juga restarted KUR dengan bunga yang lebih rendah, khusus di wilayah terdampak," tambah Airlangga.
Selama masa pemulihan, pemerintah akan memberikan skema bunga kredit nol persen. Setelah masa pemulihan selesai, bunga yang akan dikenakan sangat rendah, yaitu 3%. Padahal bunga KUR saat ini berkisar 6-9%.
"Semua memudahkan karena sebetulnya kan mereka akan diberikan kemudahan untuk tidak membayar cicilan di tahun bencana. Kemudian juga bunganya akan dinolkan. Ke depannya kita akan restart dengan bunga yang lebih rendah 3%," jelas Airlangga.
Ia memastikan penghapusan tagihan bagi debitur KUR terdampak bencana di Sumatera tidak menggunakan alokasi dana baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, melalui skema yang sudah ada, yakni subsidi bunga KUR.
"Enggak (pakai APBN). APBN nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Nah, kan dihitung nanti dari situ berapa," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025)
(ara/ara)
