.webp)
Tiga warga negara asing (WNA) yang diduga menawarkan jasa seksual secara online di Denpasar, Bali, ternyata diduga tidak menikmati seluruh uang dari tarif yang mereka pasang. Sebagian pendapatan itu disebut harus disetorkan kepada admin situs yang digunakan untuk menawarkan jasa tersebut.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kini mendalami dugaan keterlibatan admin hingga kemungkinan adanya jaringan lain di balik aktivitas tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, mengatakan pihaknya masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk jaringan tersebut juga masih kita dalami," kata Haryo, Senin (2/11/2026).
Dugaan aliran uang kepada admin situs itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap tiga WNA yang diamankan petugas di wilayah Padangsambian, Denpasar, pada 28 Oktober 2026.
Ketiga WNA tersebut berasal dari Uganda, Rusia, dan Nigeria. WNA asal Uganda berinisial JN diduga menawarkan jasa seksual dengan tarif 100 dolar AS per dua jam. Sementara itu, WNA asal Rusia berinisial AS memasang tarif Rp 13,7 juta. Adapun WNA asal Nigeria berinisial BDC memasang tarif Rp 3,5 juta per dua jam.
Haryo menjelaskan, situs yang digunakan untuk menawarkan jasa tersebut diduga memiliki admin yang mengelola aktivitas para WNA. Akibatnya, uang yang diterima dari pelanggan tidak sepenuhnya menjadi pendapatan mereka.
"Diduga situs tersebut ada adminnya. Jadi, yang bersangkutan ini, walaupun katakanlah menerima imbalan Rp 13.700.000, tetapi yang bersangkutan tersebut tidak menerima sebesar itu. Dia harus membayar kepada admin lagi," jelasnya.
Imigrasi Telusuri Jaringan Admin Situs
Haryo menyebut petugas masih mendalami mekanisme pembayaran kepada admin maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, identitas pengelola situs dan besaran uang yang harus disetorkan masing-masing WNA belum diungkapkan.
Pengungkapan kasus ini bermula dari pemantauan siber yang dilakukan tim Imigrasi terhadap situs, akun, atau grup yang dinilai mencurigakan. Hasil pemantauan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan operasi lapangan pada 28 Oktober 2026.
Haryo mengatakan pengawasan siber terhadap aktivitas warga negara asing dilakukan secara berkelanjutan. Tim Imigrasi secara rutin memantau situs yang dinilai memiliki aktivitas tidak wajar.
"Tim kami selalu mengawasi website-website yang anomali. Jadi, setiap saat tim kami memang selalu mengawasi dari website tersebut," ujarnya.
Dia menambahkan, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat, tetapi juga melalui pemantauan mandiri oleh tim Imigrasi.
Dalam kasus ini, Haryo belum mengungkap jumlah pengikut situs yang dipantau maupun identitas pengelolanya.
"Untuk jaringan tersebut juga masih kita dalami," tegasnya.
Sementara itu, terhadap tiga WNA yang diamankan, Imigrasi menyatakan akan mengajukan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan karena dugaan penyalahgunaan izin tinggal.
(dpw/dpw)
