Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaktifkan posko bencana untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Langkah ini dilakukan menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya terhadap enam daerah berstatus awas.
"Jadi, sehubungan dengan peringatan dini dari BMKG, sebagaimana dengan tahun-tahun lalu menyikapi timbulnya dampak bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dengan menyiagakan posko-posko bencana," ujar Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo kepada detikSulsel, Selasa (17/11/2026).
BPBD Sulsel juga meminta pemerintah daerah menyiapkan jalur evakuasi, tempat pengungsian, personel tim penyelamat (rescue), hingga logistik di wilayah yang masuk dalam peta rawan bencana. Pihaknya juga meminta agar tim penyelamat disiagakan dalam daerah rawan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan untuk daerah-daerah yang rawan, khususnya daerah-daerah yang pada zona berbahaya yang selama ini sudah masuk dalam peta wilayah yang rawan terjadinya bencana itu telah dilakukan penyiapan jalur evakuasi dan tempat-tempat untuk melakukan evakuasi," katanya.
"Selain itu, tenaga tim-tim rescue juga sudah posisi siaga, tapi kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sarana prasarana, logistik juga telah kita siagakan pada tempat-tempat yang dianggap rawan," sambung Amson.
Amson mengaku tidak memberikan perhatian khusus terhadap 6 daerah yang mendapat peringatan dini tersebut. Namun, dia mengingatkan seluruh daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan karena bencana bisa terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori rawan.
"Kita anggap tetap dalam posisi kesiapsiagaan yang sama. Karena terkadang justru yang dianggap tidak berbahaya itu bisa ada kejadian," jelasnya.
Dia meminta pemerintah daerah tidak lengah dan terus meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam melindungi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Jika ditemukan kondisi yang membahayakan, langkah antisipasi hingga evakuasi harus segera dilakukan.
"Keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Jadi, apabila ada hal-hal yang membahayakan, segera untuk melakukan langkah antisipasi, penyelamatan, evakuasi, dan menyiapkan tempat-tempat untuk kondisi darurat, penampungan sementara atau evakuasi yang aman," tuturnya.
Selain BPBD, menurut Amson, sejumlah pemangku kepentingan juga telah menyiapkan langkah antisipasi bencana. Di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang serta unsur TNI-Polri yang telah menggelar apel kesiapsiagaan.
"Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bencana itu urusan bersama, jadi perlu penanganan secara komprehensif," imbuhnya.
Sebelumnya, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan dini potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Sulsel. Sebanyak 6 daerah masuk kategori status awas dan diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Peringatan tersebut tertuang dalam surat rekomendasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang diterbitkan BBMKG Wilayah IV pada 17 November 2026. Surat bernomor e.B/KL.00.02/257/KBB4/XI/2026 itu ditujukan kepada Gubernur Sulsel serta bupati dan wali kota di sejumlah daerah.
Enam daerah yang masuk kategori awas yakni Kabupaten Bone, Gowa, Maros, Takalar, Pangkep, dan Kota Makassar. Sementara sejumlah kabupaten lainnya juga masuk kategori waspada dan siaga berdasarkan prediksi curah hujan tinggi bulanan.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor, terutama pada wilayah dengan status awas, serta mengoptimalkan pemantauan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat," ujar Kepala BBMKG Wilayah IV Nasrol Adil dalam surat rekomendasi BBMKG Wilayah IV, Selasa (17/11).































































