.webp)
Dua hari setelah pemilihan legislatif Israel, Berlin masih bergeming. Para pejabat dan politikus Jerman belum hendak memberi penilaian. Sebab, siapa yang pada akhirnya akan mengendalikan arah gerak sekutu besar tersebut masih menjadi tanda tanya.
Koalisi ultrakonservatif Yahudi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap unggul atas kubu oposisi yang digalang mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Tetapi keunggulan itu belum cukup untuk mengantarkan Netanyahu ke kursi kekuasaan. Faktanya, kedua kubu sama-sama tak memiliki mayoritas di parlemen. Jalan menuju pemerintahan baru sebabnya diperkirakan akan panjang dan berliku.
Di Berlin, kehati-hatian itu tampak dalam konferensi pers pemerintah federal, Rabu (29/10). Martin Giese, juru bicara Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Partai Kristen Demokrat (CDU), tak bersedia memberi penilaian politik atas hasil pemilu di Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia hanya menegaskan bahwa Jerman, melalui Duta Besarnya di Israel, Alexander Graf Lambsdorff, terus berhubungan dengan semua pihak. "Negara Yahudi dan Jerman terikat oleh sejarah yang tak mungkin dipisahkan," kata Giese. "Kami akan melakukan segala upaya untuk membangun kerja sama yang baik dengan pemerintahan mana pun yang kelak terbentuk."
Alabali Radovan: "Musim dingin di Gaza akan berat!"
Kekhawatiran Berlin bukan semata-mata siapa yang kelak duduk di kursi pemerintahan Israel. Ada perkara yang lebih mendesak: bagaimana warga Jalur Gaza bisa bertahan hidup. Perundingan koalisi yang berlarut-larut dikhawatirkan akan menunda penyaluran bantuan kemanusiaan. Musim dingin tak menunggu kesepakatan politik.
Menteri Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan (SPD), yang tengah berkunjung ke Lebanon, mengingatkan hal itu dalam wawancara dengan Politico. "Musim dingin segera tiba. Kondisinya akan berat." Karena itu, akses organisasi-organisasi kemanusiaan ke Gaza harus diperluas. Kebutuhan warga, katanya, tak bisa digantungkan pada kapan para politikus selesai berunding dan membagi kursi kekuasaan.
Dalam wawancara dengan DW dan stasiun televisi RTL, dia juga menyinggung apa yang berlangsung di Tepi Barat Palestina. "Kekerasan para pemukim radikal harus dihentikan." Pemerintahan Netanyahu, meski kini hanya berstatus petahana, masih menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, tuntutan untuk mengakhiri kekerasan tersebut tetap berlaku.
Jarak yang melebar dengan Netanyahu
Hubungan Jerman dan Israel secara tradisional dikenal sangat erat. Ikatan itu tidak lepas dari tanggung jawab historis Jerman atas pembunuhan jutaan orang Yahudi Eropa selama era Nazi. Namun, belakangan pemerintah di Berlin semakin mengambil jarak dari kebijakan Netanyahu, setidaknya dalam bentuk kritik terbuka.
Menteri Luar Negeri Johann Wadephul (CDU), misalnya, sebelumnya mengkritik operasi militer besar-besaran Israel di sekitar Kota Hebron. "Israel, berdasarkan hukum internasional, jelas berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak warga Palestina," ujarnya. Operasi tersebut menyebabkan sekitar 3.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka. Sebelumnya, dua tentara Israel tewas dibunuh oleh warga Palestina.
Di Berlin, spekulasi mengenai kemungkinan perubahan arah kebijakan Jerman terhadap Israel setelah pemilu sudah lama berkembang. Satu hal sejauh ini tetap jelas: berbeda dengan sejumlah negara lain, termasuk beberapa negara Eropa, Jerman belum berniat mengakui negara Palestina. Pada saat yang sama, Berlin berharap politikus religius yang sebagian di antaranya berhaluan ekstrem kanan, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan mendatang.
Berharap pada pemerintahan moderat
Harapan itu disampaikan pakar politik luar negeri dari Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) di parlemen Jerman, Jrgen Hardt. "Menurut saya, yang terbaik bagi Israel adalah membentuk pemerintahan yang lebih dekat dengan spektrum politik tengah," kata dia kepada DW.
"Tentu saja, keputusan itu berada di tangan masyarakat dan terutama para politikus yang terpilih. Namun, tingginya partisipasi pemilih merupakan perkembangan yang menggembirakan. Israel adalah demokrasi yang hidup. Satu-satunya di kawasan ini—dan hal itu harus terus kita tegaskan."
Dalam pemilu Israel kali ini, sejumlah partai yang dipimpin warga keturunan Arab mencatat kenaikan suara cukup besar. Partai-partai tersebut umumnya masuk dalam barisan oposisi. Wakil Presiden Bundestag dari Partai Hijau, Omid Nouripour, mengatakan kepada DW bahwa "kampanye besar kubu Netanyahu, yang terutama ditujukan kepada warga Arab Israel, justru menggerakkan banyak orang," untuk memilih.
Menurutnya, kritik keras perdana menteri justru mendorong lebih banyak warga Israel keturunan Arab untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dia menilai perkembangan tersebut sebagai kabar baik bagi demokrasi Israel.
Jrgen Hardt bahkan membuka kemungkinan terbentuknya pemerintahan minoritas yang dipimpin Gadi Eisenkot, dengan dukungan partai-partai yang memiliki basis pemilih warga keturunan Arab. Namun, politikus CDU itu mengajukan satu syarat: kelompok-kelompok tersebut harus menolak segala bentuk teror terhadap Israel.
Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
