.webp)
Suara dari Senayan terus bergaung agar polisi mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. DPR mendukung penuh langkah Kapolri untuk mengusut kasus ini.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim khusus itu akan dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembentukan tim khusus ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11). Ia menyebutkan Jenderal Suyudi telah mencermati kasus penyadapan yang kini menjadi perhatian publik.
"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik," kata Trunoyudo saat konferensi pers.
Trunoyudo menyampaikan Kapolri pun mengambil langkah proaktif sebagai bentuk keseriusan mengusut kasus tersebut. Kapolri, kata dia, membentuk tim khusus.
"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut," ucap dia.
Minta Aktor Intelektual Dibongkar
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo meminta polisi mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Rudianto meminta polisi membongkar aktor intelektual di balik penyadapan itu.
"Langkah-langkah yang harus dilakukan juga harus langkah-langkah yang luar biasa. Kalau kemudian ingin menemukan bahwa ini bisa mengarah ke makar, maka ya jangan pandang bulu. Tegakkan hukum, ya. Siapapun pelakunya, maka dia harus mempertanggungjawabkan pula secara hukum," kata Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Rudianto mengatakan, penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi. Karena itu, setiap tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pelaksanaan tugas konstitusional Presiden harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
"Ini sangat fatal. Dan kita berharap, siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri," kata.
Dukungan untuk Kapolri
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pihaknya mendukung Polri membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Motif penyadapan tersebut juga harus diungkap.
"Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Habiburokhman menilai kasus penyadapan ini merupakan kejahatan yang serius. Apalagi penyadapan mencapai 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini merupakan kejahatan serius skala besar. Karenanya, nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar dibalik aksi penyadapan ilegal tersebut," ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan DPR, lanjut Habiburokhman, Komisi III akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
"Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim khusus tersebut mampu menemukan dalang penyadapan tersebut.
"Bravo buat Kapolri yang telah membuat tim khusus, pancen oye jenderal, tim khusus ini saya harap bisa temukan dalang dari penyadapan yang dilakukan para jenderal-jenderal tersebut," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (8/11).
Dia menegaskan semua sama di mata hukum. Selain itu, korban penyadapan dalam kasus ini merupakan seorang presiden.
"Di mata Hukum semua setara dan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat, yang disadap juga nggak main-main langsung Bapak Presiden, sudah tidak masuk di akal," ucap dia.
Komisi III DPR Bakal Gelar Raker dengan Kapolri
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pekan depan. Rencananya rapat tersebut untuk membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Ia mengatakan rapat akan terselenggara pada Kamis (12/11). Habiburokhman menyebut pimpinan Komisi III akan hadir dalam penyelenggaraan rapat itu.
"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," ujar dia.
Lihat juga Video: Bicara Penyadapan, Amnesty International Singgung Jokowi
