Sebanyak tujuh warga negara asing (WNA) dideportasi dari Bali dalam sepekan. Pelanggaran mereka beragam, mulai dari terlibat kegiatan prostitusi, menggunakan paspor dengan identitas berbeda, hingga melebihi izin tinggal atau overstay.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi ketujuh WNA tersebut dalam periode 26-30 Oktober 2026. Salah satu di antaranya merupakan warga negara Rusia berinisial IP yang terlibat kegiatan prostitusi di Bali.
"Berbagai pelanggaran yang kami temukan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA terhadap izin tinggalnya, tetapi juga mencakup keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, Senin (2/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IP diketahui memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker. Namun, dia justru terlibat dalam kegiatan prostitusi sehingga harus dideportasi dari Indonesia.
Selain IP, Imigrasi Ngurah Rai juga menindak warga negara India berinisial SP. Pria tersebut dipulangkan ke negaranya saat hendak terbang ke Manila, Filipina.
SP diketahui memiliki dua paspor dengan identitas berbeda. Dia juga terindikasi melakukan penggantian halaman biodata pada salah satu paspornya sehingga dinilai melanggar peraturan keimigrasian.
Pelanggaran lainnya dilakukan warga negara Australia berinisial CJD. Dia dideportasi karena tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan atau mutasi paspor dan izin tinggal setelah paspor lamanya kedaluwarsa.
Sementara itu, empat WNA lainnya dideportasi karena melanggar ketentuan izin tinggal atau overstay.
"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Novyandri.
Seluruh WNA yang dideportasi akan dikenai tindakan pencekalan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia. Novyandri menegaskan pengawasan terhadap orang asing akan terus diperketat untuk menjaga ketertiban di Bali.
"Penindakan ini wujud komitmen kami menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan," pungkasnya.

















































