Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono buka suara soal polemik klinik Koperasi Merah Putih yang disebut tidak harus memiliki dokter. Ia mengatakan, aturan terkait tenaga kesehatan yang akan bertugas di klinik terkait masih dalam pembahasan.
Dante menyebut, pembahasan melibatkan sejumlah aspek, mulai dari regulasi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran, hingga akses pelayanan bagi masyarakat dan ketersediaan dokter.
"Ini sedang dilakukan pembahasannya. Pembahasannya belum final. Nanti kalau sudah final kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang berkaitan dengan regulasi, BPJS Kesehatan, juga dengan sisi pembayaran, dan akses kepada masyarakat serta ketersediaan dokter," kata Dante dalam konferensi pers Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemerataan tenaga dokter di fasilitas kesehatan yang sudah ada, terutama puskesmas. Sebab, saat ini masih terdapat puskesmas yang belum memiliki dokter dalam jumlah memadai.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dokter di puskesmas akan menjadi prioritas sebelum tenaga dokter dialokasikan untuk klinik Kopdes Merah Putih.
"Nanti kita lihat per daerah-daerahnya. Untuk puskesmas yang saat ini ada, belum semua puskesmas ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas," ujarnya.
Jika kebutuhan dokter di puskesmas sudah terpenuhi, dokter yang masih tersedia nantinya baru bisa ditempatkan di klinik Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, Dante mengatakan pelayanan di klinik yang belum memiliki dokter tetap dimungkinkan dengan melibatkan tenaga paramedis lain. Namun, pelaksanaannya akan mengikuti pedoman atau petunjuk teknis yang berbeda dengan fasilitas kesehatan yang memiliki dokter.
"Kalau tidak ada dokter, bisa menggunakan paramedis lain. Tapi tentu guideline-nya, petunjuk praktisnya berbeda dengan yang ada dokter dan tidak ada dokternya," pungkasnya.

























































