.webp)
Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta tampak duduk tertunduk saat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Persidangan berlangsung selama 10 jam tersebut berujung pada sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Dari rekaman video yang dilihat detikcom, Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta terlihat duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Jenderal bintang dua itu tampak memegang lembaran kertas di tangannya sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi Sidang KEPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komjen Rudi didampingi oleh Irjen Roma Hutajulu yang bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara posisi anggota komisi sidang diisi oleh tiga perwira tinggi bintang dua lainnya, yakni Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.
 Irjen Ahrie Sonta tertunduk jalani sidang etik kasus penyadapan Prabowo (Foto: Dok. Polri) |
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan sidang etik terhadap Ahrie Sonta digelar secara tertutup sejak pagi hingga malam hari.
"Persidangan berlangsung mulai dari jam 09.00 WIB hingga baru selesai di pukul 20.10 WIB," kata Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026) malam.
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa barang bukti, majelis komisi etik memutuskan menjatuhkan sanksi terberat kepada Ahrie Sonta berupa sanksi etika perbuatan tercela dan sanksi administratif PTDH dari kedinasan Polri.
Awak media tidak dapat melihat langsung sosok Ahrie Sonta seusai pembacaan putusan sidang etik. Mantan ajudan Presiden tersebut diduga langsung digiring keluar dari area persidangan secara terpisah saat Kadiv Humas tengah memberikan keterangan pers di hadapan media.
Isir menyebut proses etik ini membuktikan tidak adanya impunitas atau perlakuan khusus bagi siapa pun di internal kepolisian. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan kode etik.
"Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel," tegas Isir.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan pascamenderita strok.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).
