.webp)
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan implementasi bahan bakar campuran etanol 20% (E20) hingga 50% (E50) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Menurutnya, kesiapan implementasi program bioetanol tersebut juga sempat ditanyakan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
"Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita, E20 sampai E50," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons pertanyaan tersebut, Bahlil menjelaskan Kementerian ESDM telah menyusun rencana strategis (renstra) untuk mengeksekusi kebijakan bioetanol tersebut. Implementasi E20 hingga E50 ini membutuhkan sinergi erat dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan bahan baku di sektor hulu.
"Sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," terang Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain pengembangan E20 dan E50, Bahlil menegaskan pemerintah tetap mempertahankan komitmen pelaksanaan biodiesel 50% (B50). Kebijakan mandatori energi terbarukan ini dinilai krusial untuk memangkas ketergantungan impor BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," tegas Bahlil.
Di sisi lain, guna memperkuat cadangan energi nasional, pemerintah juga sedang merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah di sejumlah titik di wilayah Sumatra.
"Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," tutur Bahlil.
(hns/hns)
