.webp)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan perlindungan saksi dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Total ada delapan saksi yang mengajukan.
"Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam," Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kedelapan orang tersebut statusnya masih sebagai saksi. Dari delapan orang tersebut, satu di antaranya meminta perlindungan menjadi justice collaborator.
"Ya satu di antaranya itulah, satu di antaranya itu (jadi justice collaborator)," bebernya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Polri mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan tersebut.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. LPSK berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Dia menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Lihat juga Video: Ahrie Sonta Dipecat, Polri: Tak Ada Toleransi Penyalahgunaan Wewenang
