Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akhirnya mencabut izin perusahaan kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kuantan Singingi, Riau. Pencabutan ini bersamaan dicabutnya izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengungkap pencabutan izin karena pabrik non kebun itu terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit. Namun, pembelian dan pengolahan itu berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
"Keberadaan PKS tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawi tanpa mengindahkan proses perizinan," kata Barita, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.
Areal tersebut juga direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh negara. Barita secara tegas mengungkap pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya," ujarnya.
"Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.



























































