.webp)
Industri pipa seamless nasional menyoroti maraknya produk impor pipa di Indonesia yang bisa membahayakan industri dalam negeri. Kondisi ini terjadi karena pemberian fasilitas impor berupa Masterlist dan kuota impor kepada perusahaan pelengkap industri pipa, seperti perusahaan pengulir dan Heat Treatment Processor.
Oleh karena itu, Direktur PT Indo Sino Internasional, Michael Johan Gary, meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi pemberian fasilitas tersebut. Menurutnya, fasilitas impor seharusnya tidak diberikan apabila produk yang dibutuhkan sudah tersedia dan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah memverifikasi ketersediaan produk, kesesuaian spesifikasi, dan kapasitas produksi nasional sebelum memberikan rekomendasi Masterlist maupun kuota impor. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 yang mengatur fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya pajak impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam ketentuan tersebut, fasilitas diberikan untuk barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, belum memenuhi spesifikasi, atau jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memohon agar syarat yang telah ditetapkan tersebut diverifikasi dan ditegakkan secara konsisten dalam proses rekomendasi Masterlist. Disinyalir, banjirnya produk impor pipa seamless di Indonesia akan membahayakan produsen pipa seamless nasional," kata Michael dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Selain persaingan produk, Michael juga menyoroti ketimpangan perlakuan fiskal. Menurutnya, produk impor yang memperoleh fasilitas Masterlist untuk proyek hulu migas bisa mendapatkan pembebasan bea masuk serta fasilitas PPN dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.
Sementara itu, produsen dalam negeri tetap menanggung PPN masukan atas pembelian billet, energi, bahan penolong, dan jasa produksi. Ketika produk lokal diserahkan kepada kontraktor hulu migas dengan skema PPN tidak dipungut, PPN masukan yang telah dibayarkan produsen berpotensi menjadi lebih bayar dan harus menunggu proses restitusi. Kondisi ini dinilai dapat menahan arus kas serta modal kerja perusahaan.
Michael memperingatkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung, produsen pipa seamless nasional berisiko kehilangan pasar dan mengalami kesulitan mempertahankan operasional. Dampaknya bahkan dikhawatirkan merembet pada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kredit macet di perbankan.
"Produsen pipa seamless nasional lama-lama akan bangkrut. Kalau bangkrut, berarti PHK ribuan karyawan. Belum lagi kredit macet di perbankan nasional. Ini sangat meresahkan," ungkapnya.
Padahal, menurut Michael, sebagian anggota Asosiasi Produsen Pipa Seamless telah memiliki kemampuan produksi terintegrasi mulai dari billet, didukung fasilitas manufaktur, sistem pengendalian mutu, serta sertifikasi API 5CT dan API 5L sesuai lingkup masing-masing produsen.
Ia menilai pemberian fasilitas impor untuk produk yang sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri justru dapat menurunkan utilisasi kapasitas produksi dan menghambat investasi baru.
Michael berharap pemerintah menerapkan ketentuan fasilitas impor secara konsisten agar kebijakan tersebut tidak justru melemahkan produsen nasional dan menghambat pendalaman industri pipa seamless di Indonesia.
"Pemberian Masterlist untuk produk yang telah tersedia di dalam negeri menurunkan utilisasi kapasitas nasional yang telah dibangun dengan investasi besar," jelasnya.
Simak juga Video 'Badai PHK Belum Mereda! 63 Ribu Pekerja Terdampak Hingga September 2026':
(hrp/ara)
