.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan ada 33 negara yang mengetatkan pasokan pangan serta mengimbau warganya bersiaga di tengah geopolitik yang memanas. Namun, Amran memastikan stok beras di Indonesia masih dalam keadaan aman.
Amran mengatakan situasi dunia saat ini sedang mengalami tekanan akibat krisis pangan dan energi. Geopolitik global yang memanas membuat distribusi rantai pasok global mengalami kesulitan.
"Itu 33 negara yang menahan pangannya mempersiapkan stok dengan kondisi geopolitik yang memanas. Sehingga distribusi sulit, kemudian angkutan, dan seterusnya. Ini kita jaga, kita konsolidasi, kita jaga," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tengah situasi tersebut, Amran memastikan stok pangan Indonesia dalam kondisi aman. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras.
"Tetapi, alhamdulillah di saat pangan dunia cukup tidak menggembirakan, tidak baik-baik saja, Indonesia adalah masuk tahun kedua tidak impor beras. Sekali lagi, tahun kedua tidak impor beras di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita syukuri. Beras kita, stok kita aman," beber Amran.
Dalam lawatan terbarunya ke China, dirinya telah melakukan diskusi panjang lebar dengan Menteri Pertanian China. Amran menyebut Negeri Tirai Bambu tersebut tercatat mengimpor sekitar 6 juta ton beras. Untuk itu, kedua negara ini memperkuat kolaborasi strategis sektor pangan.
"Kami baru pulang dari Beijing, ketemu Menteri Pertanian Beijing, diskusi panjang lebar. Kita akan kerja sama ke depan memperkuat pangan, karena dunia lagi krisis pangan, krisis energi. Nah, ini kita harus jaga, Indonesia kita harus jaga di mana penduduk kita nomor 4 dunia, 286 juta orang," jelas Amran.
Seperti diketahui, sekitar 33 negara mengeluarkan imbauan agar masyarakat memiliki stok makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Sejumlah negara bahkan merekomendasikan persediaan kebutuhan rumah tangga untuk setidaknya 72 jam sebagai langkah antisipasi.
Imbauan tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Risiko tersebut mencakup konflik geopolitik, bencana alam, cuaca ekstrem, serangan siber yang berdampak pada infrastruktur, hingga terhambatnya rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok.
(acd/acd)
