.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perkataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan Indonesia masuk tujuh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Prabowo menyebut bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dan besar.
Menurut Airlangga, posisi ketujuh tersebut didasarkan pada metode purchasing power parity (PPP). Perhitungannya disesuaikan dengan kemampuan daya beli nyata masyarakat serta kemampuan untuk belanja, bukan berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dalam dolar Amerika Serikat (AS).
"Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20, kita kan nomor 16, nomor 17," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (23/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya mengenai anggapan urutan tujuh besar tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Airlangga kembali menekankan indikator PPP memang secara khusus dirancang untuk mengukur dan menyesuaikan dengan daya beli serta kemampuan belanja riil masyarakat setempat.
"Enggak, kan ini kan purchasing power parity, jadi disesuaikan dengan daya beli daripada masyarakat dan kemampuan untuk belanja," imbuh Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dan besar. Menurutnya, saat ini Indonesia merupakan negara dengan perekonomian ketujuh terbesar di dunia.
Prabowo mengatakan klaim tersebut bukan tanpa dasar. Laporan yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencatatkan Indonesia negara dengan perekonomian ke tujuh terbesar di dunia didasarkan pada purchasing power parity (PPP).
"Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," ujar Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Urutan ketujuh, we are the seven biggest economy in the world, we are strong," sambungnya.
Prabowo menekankan tantangan pemerintah memastikan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Ini tantangan kita. Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya katakan, kita harus berani, sekarang saatnya kita berani," papar Prabowo.
(ara/ara)
