.webp)
Oplos beras SPHP menjadi premium di Jakarta Timur terkuak. Pemerintah memperkirakan kegiatan mengoplos ini telah merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkap kerugian ini berdasarkan jumlah temuan beras sebanyak 600 ton di gudang yang berada di Kawasan Matraman, Jakarta Timur.
Kalkulasi kerugian negara Rp 3,3 miliar dihitung mengacu pada surat penugasan tambahan kedua SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober lalu. Dalam beleid tersebut, total APBN yang disiapkan sebesar Rp 694,3 miliar untuk alokasi tambahan kedua SPHP beras sebanyak 125,8 ribu ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat subsidi harga per kilogramnya sekitar Rp 5.510/kg. Jika subsidi tersebut dikalikan 600 ton, maka diperoleh angka sekitar Rp 3,3 miliar. Ini menjadi besaran subsidi yang tidak tersampaikan ke masyarakat yang paling membutuhkan beras dengan harga terjangkau.
"Ini tadi subsidi sudah ada Rp 160 triliun. Nah, subsidi di Bulog, setelah jadi beras, Bulog serap, ini (SPHP) ada subsidinya (hampir) Rp 6.000/kg. Kalau 2 juta itu sama dengan Rp 12 triliun. Subsidi lagi. Ini middleman, oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp 12.500, dijual ke mereka Rp 11.500. Tetapi ini dibongkar, ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos," beber Amran yang juga menjabat Menteri Pertanian, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Selain subsidi di hilir seperti program SPHP beras, terdapat pula subsidi di hulu dengan nilai yang sangat besar. Subsidi di hulu antara lain untuk pupuk, traktor, alat mesin pertanian, dan hal lainnya yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung produksi beras nasional.
"Seharusnya ini dijual Rp 12.500, tapi dijual Rp 17.000. Ini bukan saya. Ini rakyat. Ini untuk orang sulit. Ini beras subsidi, tapi masih ada oknum yang bermain-main," jelas Amran.
8 Pejabat Dicopot
Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan rapat koordinasi. Hasilnya, diputuskan untuk mencopot 8 pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Amran mengatakan penindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab bagi kedelapan pejabat tersebut.
Pejabat yang dicopot dari Bapanas berjumlah 2 orang. Sementara 6 orang lainnya merupakan pejabat Perum Bulog dari Wilayah DKI Jakarta.
"Kita putuskan yang pertama hari ini, kita putuskan Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang (terkena penindakan). Dapat Surat Peringatan ada 2, 8 lainnya kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Jadi, kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Amran menyebut peran dari 8 pejabat tersebut masih didalami. Yang dia pastikan hanya modus repackaging dilakukan mitra Bulog dari beras SPHP dengan beras tanpa merek menjadi beras premium.
"Jadi, dia ini membeli, order, ke Bulog, setelah dia order, dijual kan, nah yang membeli ini, dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan ke karung, ini dua biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung, sebagian dioplos, baru dijual. Intinya adalah keserakahan," terang Amran.
(hal/hal)
