.webp)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons gugatan terkait surat keputusan (SK) penyetaraan pendidikannya yang dikeluarkan Kemendikbud (sekarang Kemendidaksmen). Dia mengaku siap buka-bukaan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan itu dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan tergugat ialah Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Namun, dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/10), kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, memilih mencabut gugatan dan walk out.
Gibran menghormati keputusan pencabutan gugatan tersebut. Namun ia mengaku tim pengacaranya telah menyiapkan sejumlah bukti untuk disampaikan di persidangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran dilansir Antara, Jumat (30/10/2026).
Dia menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya pada Kamis (30/10) dan menyerahkan proses selanjutnya kepada majelis hakim. Gibran juga menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di PTUN dan harapannya dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar.
"Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk masyarakat kedudukannya sama di mata hukum," ujarnya.
@detiknewsofficial_ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan terkait surat keputusan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (sekarang Kemendikdasmen), pada Kamis (29/102/2026). Dalam momen itu, pengacara Gibran, Muhammad Rullyandi menunjukkan scan dokumen ijazah Gibran dari SD hingga S1. Dia melampirkan dokumen itu di sidang. #ijazahgibran#gibranrakabuming#detiknews#detikcom♬ suara asli - detiknewsofficial
Seperti diketahui, penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana. Penggugat menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.
Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Simak Video 'Gibran Buka Peluang Hadiri Sidang dan Tunjukkan Ijazah di PTUN':
