.webp)
Direktur Utama PT Perwira Adhitama Sejati, Hirmon Tjandi, mengakui dirinya membayar Rp 22,5 miliar ke Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Hakim sampai penasaran apa janji manis Boboho ke Hirmon.
Hal itu disampaikan Hirmon saat menjadi saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Terdakwa lain dalam kasus ini ialah Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.
Hirmon mengaku curhat atau konsultasi terkait perkara tindak pidana korupsi dalam impor baja tahun 2016-2021 ke Ferry, yang dalam dakwaan disebut bersama-sama melakukan TPPU dengan Febrie. Hirmon mengatakan Ferry memberikan konsultasi tapi tak melakukan pendampingan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hirmon mengaku mengenal Ferry sebelum adanya perkara impor baja karena hubungan bisnis. Dia mengaku mengenal Ferry sebagai pemilik firma hukum Prime Solution Associate.
Hirmon mengatakan kesepakatan fee retainer untuk 5 tahun dengan Ferry sebesar Rp 25 miliar, namun yang ditransfer ke Prime Solution sebesar Rp 22,5 miliar setelah dipotong biaya lainnya. Hirmon mengaku saat itu linglung dan stres karena tak pernah berurusan dengan persoalan hukum sebelumnya.
"Apa yang menjadi alasan Saudara sehingga kemudian Saudara mau dengan angka Rp 25 miliar ini bisa berkomitmen atau menyepakati dengan Ferry Yanto hanya sebatas nasihat hukum tadi Rp 25 miliar? Apa yang dibayangan Saudara, yang Saudara harapkan dengan Ferry Yanto ini apa sehingga kemudian mau Rp 25 miliar? Kan ini kan, tapi itu kan terserah, itu hubungan keperdataan Saudara, tapi apa yang di sisi Saudara yang Saudara bayangkan ketika saya dapat nasihat hukum dari Ferry Yanto, saya jadi aman atau seperti apa? Apa waktu itu bayangan Saudara?" tanya jaksa.
"Kita tidak pernah menghadapi masalah hukum, jadi tidak begitu mengenal kepengacaraan. Jadi waktu itu masih linglung karena kena, Pak, diperiksa," jawab Hirmon.
"Jadi nggak ada alasan khusus, ya, Saudara mau Rp 25 miliar itu? Nggak ada alasan?" tanya jaksa.
"Tidak ada," jawab Hirmon.
Hirmon mengaku terkena omongan manis Ferry. Namun, dia tak ingat janji manis apa yang saat itu disampaikan Ferry.
"Tapi Saudara tidak berusaha mencari referensi lainnya? Kalau persoalan penanganan hukum ini kan banyak kantor hukum, kan?" tanya jaksa.
"Terkena omongan manis mungkin," jawab Hirmon.
"Saudara masih ingat apa saja omongan manisnya?" tanya jaksa.
"Nggak ingat, ya," jawab Hirmon.
Hirmon mengatakan Ferry juga tak menyebutkan nama spesifik saat sesi curhat masalah hukum tersebut. Dia mengaku kecewa karena tak ada pendampingan hukum dari Ferry meski sudah bayar miliaran rupiah.
"Saudara kenal enggak, Saudara kemudian ini kan Pak Ferry sampai sekarang ini kan enggak ada enggak ada konsultasi hukum. Saudara menyesal enggak atau ya biasa aja Rp 25 miliar itu sampai sekarang enggak ada konsultasi hukum?" tanya jaksa.
"Ya agak agak kecewalah," jawab Hirmon.
"Agak kecewa ya?" tanya jaksa.
"Tapi kan masih ada pendampingan lagi. Mungkin ada pendampingan dia kan bisa di kepolisian, bisa di kepabeanan, itu ada kan bisa termasuk juga di situ," jawab Hirmon.
Hirmon mengatakan Ferry mengklaim perkara impor baja tidak akan sampai naik. Meski begitu, pada akhirnya PT Perwira Adhitama Sejati tetap menjadi tersangka korporasi dan dinyatakan bersalah di pengadilan hingga dijatuhi denda.
"Saya ingatkan saudara saksi di BAP saksi tanggal 31 Juli 2026 di BAP nomor 9 ada pernyataan bahwa ketika itu Ferry menyampaikan perkara dapat tidak sampai naik?" tanya jaksa.
"Ya," jawab Hirmon.
"Sepemahaman saksi ketika Ferry menyampaikan pada saudara terkait perkara tadi, terus ada ucapan Ferry perkara ini tidak sampai naik. Apa yang ada di pemahaman saudara saksi?" tanya jaksa.
"Sebenarnya itu ada tambahan itu kemarin agak stres, jadi ya kita usahakan tidak sampai naik," jawab Hirmon.
Hakim Penasaran
Hakim lalu mencecar Hirmon terkait janji manis yang disampaikan Ferry. Sebagai informasi dalam perkara impor baja, PT Perwira Adhitama menjadi tersangka korporasi dan dinyatakan bersalah dalam persidangan hingga dijatuhi denda.
"Saksi dijawab saja, artinya kan begini, Saksi tadi kan sudah menyatakan terbujuk rayulah, omongan manislah, kemudian akhirnya kan menjadi pahit. Biasanya jadi ingat itu. Karena dari manis ke pahit itu ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Coba apa yang dalam kondisi sedang stres, dijanjikan atau diomongkan dapat satu omongan yang manis kan otomatis, 'Ah kayaknya bisa dicoba ini'. Nah itu apa itu yang membuat Saudara tertarik?" tanya ketua majelis hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno.
"Ya, Yang Mulia. Omongan manis kan suatu yang normatif bahasanya," jawab Hirmon.
Hakim terus mencecar Hirmon terkait janji manis Ferry. Hakim meminta Hirmon mengungkap apa ucapan Ferry.
"Makanya kemudian ketika orang bermasalah hukum, tentulah Saudara kan akan berpikir ini siapa yang dalam kestresan tadi berpikir siapa yang mau dihubungi, siapa bagaimana caranya atau muncullah kalimat manis tadi gitu. 'Aduh kok nyambung ya dengan isi hati saya', misalnya seperti itu, isi pikiran saya. Nah kalimat itu, Saksi?" tanya hakim.
"Iya, Yang Mulia," jawab Hirmon.
Hirmon mengatakan Ferry mengaku bisa membantunya. Dia mengatakan Ferry tak menyebutkan nama pejabat tertentu saat konsultasi tersebut.
"Nah, jadi benar-benar linglung tidak bisa mikir. Nah, jadi di saat dia mengatakan, 'Ya bisa dibantu, bisa dibantu, nanti di, kita bantu'. Ya kita tidak punya kenalan," ujar Hirmon.
"Jadi kata-katanya kalimatnya yang penting nanti kita bisa bantu, kita bisa bantu dengan dengan perasaan yang optimis begitu? Itu saja? Sehingga membuat Saudara yakin dia bisa bantu gitu?" tanya hakim.
"Betul. Iya, Yang Mulia. Kita harap, Yang Mulia. Bukan kita yakin, kita harap. Karena kita saya nggak kenal yang lain-lain," jawab Hirmon.
Tarif Miliaran Don Ritto
Dalam sidang ini, terungkap pula tarif miliaran firma hukum dari rekan Febrie lainnya, Don Ritto. Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management (PT SMAM), Alex Setyawan Wijaya Kusuma, mengaku telah membayar total Rp 8 miliar untuk jasa pendampingan hukum dari Law Firm Don Ritto. Alex mengatakan fee tersebut untuk pendampingan hukum saat persidangan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali (PK) terkait kasus korupsi Jiwasraya.
"Sehingga kemudian kalau saya tanyakan sebetulnya total untuk pembayaran itu berapa semuanya? Mulai dari tahap pertama pemeriksaan Pengadilan Negeri sampai dengan tahap PK ini?" tanya jaksa.
"Kurang lebih Rp 8 miliar, Pak," jawab Alex.
Anak perusahaan PT Jasamarga Persero Tbk, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), mengaku telah membayar fee untuk jasa pendampingan kantor hukum Don Ritto atau DR Law Firm. Pendampingan itu untuk tahap penyidikan dalam kasus korupsi proyek Tol Layang Mohamed bin Zayed (MBZ).
"Mereka menawarkan retainer, tapi karena ini kasus sekali putus ya kalau menurut kami, jadi kami tidak mengikuti penawaran retainernya. Jadi kurang lebih sekitar itu Rp 6 miliar, Pak, dari mereka. Lalu karena kami ini adalah kerja sama pertama dengan Don Ritto, maka ya kami pakai ya negosiasi. Ya kalau mumpuni dan bagus, ya nanti kalau diperlukan lagi, ya sudah punya catatan positif lah di Jasa Marga, kurang lebih begitu," ujar Wildan.
"Jadi akhirnya kemudian Rp 4 miliar ya?" tanya jaksa.
"Rp 4 miliar, Pak," jawab Wildan.
Mantan Direktur Utama Waskita Beton Precast, FX Poerbayu Ratsunu, mengaku menggunakan jasa AVR Law Office untuk pendampingan hukum dalam dua kasus korupsi. Poerbayu mengatakan fee yang disepakati untuk jasa pendampingan hukum itu Rp 9,6 miliar.
"Di SCF ini kami Rp 7 miliar, Pak," jawab Poerbayu.
"Terus yang berikutnya?" tanya jaksa.
"Di MBZ Rp 2,6 (miliar)," jawab Poerbayu.
Lihat juga Video: Hakim Perintahkan Jaksa Lanjutkan Pembuktian Kasus Febrie Adriansyah
